SinergiBabel.Id – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bagi Satuan Tugas (Satgas) KTR Kota Pangkalpinang, yang digelar di Ballroom Hotel Manunggal Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dessy Ayutrisna menyoroti belum maksimalnya penerapan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Pangkalpinang. Menurutnya, meskipun aturan mengenai KTR telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat.
Ia mengatakan, melalui kegiatan advokasi tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk meningkatkan penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok.
“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok itu,” ujar Dessy.
Dessy menjelaskan, terdapat tujuh kawasan yang masuk dalam ketentuan Kawasan Tanpa Rokok, di antaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lainnya yang telah ditetapkan.
Ia juga menyoroti masih banyaknya iklan rokok yang ditemukan di sejumlah lokasi di Pangkalpinang. Ke depan, pemerintah kota berharap iklan rokok di kawasan yang dilarang dapat dihilangkan.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga berencana melakukan penataan terhadap media promosi rokok maupun produk lain yang tidak diperbolehkan berada di fasilitas umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Dessy menyampaikan bahwa pemerintah kota tengah mempersiapkan penguatan regulasi melalui peraturan daerah (Perda) yang baru. Regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk merokok.
“Kita mengharapkan apabila Perda baru sudah ditegakkan, ada pengawasan. Kemudian masyarakat juga bisa tahu mana tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Jadi merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok,” jelasnya.
Ia menegaskan, penerapan KTR bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan masyarakat, melainkan untuk melindungi hak setiap orang agar dapat menikmati lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.
Dessy juga menyebutkan, dalam aturan baru yang sedang disiapkan, pemerintah akan mengatur sanksi administratif berupa denda. Sanksi tersebut nantinya dapat dikenakan kepada penyelenggara tempat maupun masyarakat yang melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok.
“Untuk sanksinya, kalau Perda yang lama belum ada. Untuk yang baru ini kita akan membuat sanksi berupa sanksi administrasi, berupa denda. Baik itu denda pada penyelenggara tempat ataupun pada yang merokok,” ungkapnya.
Menurut Dessy, perlindungan dari paparan asap rokok sangat penting, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi kelompok rentan terhadap dampak asap rokok orang lain.
Hal tersebut juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan kota yang ramah anak.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Pangkalpinang berharap Satgas KTR dapat memperkuat koordinasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat sehingga penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan lebih optimal.
Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan KTR semakin meningkat dan tercipta lingkungan Kota Pangkalpinang yang lebih sehat, nyaman, serta saling menghargai hak sesama.







