Asisten Pemkot Pangkalpinang Hadiri FGD RDTR WP Bukit Intan dan Pusat Kota Pangkalpinang


‎SinergiBabel.Id – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai upaya mewujudkan penataan ruang kota yang terarah dan berkelanjutan.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintah Kota Pangkalpinang, Juhaini, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang, di Ballroom Hotel Swiss Bell Pangkalpinang, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Dalam sambutannya, Juhaini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan RDTR sekaligus FGD Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dua wilayah perencanaan di Kota Pangkalpinang.
‎
‎Ia menjelaskan, sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, diperlukan penjabaran lebih lanjut melalui penyusunan RDTR.
‎
‎”Untuk Kota Pangkalpinang, penyusunan dua RDTR ini meliputi empat dari tujuh kecamatan dan 25 dari 42 kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 4.820 hektare atau sekitar 46 persen dari luas wilayah Kota Pangkalpinang,” jelas Juhaini.
‎
‎Ia mengatakan, bantuan teknis penyusunan RDTR tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan dokumen RDTR.
‎
‎Pasalnya, sejak 2016 rencana tata ruang untuk tujuh kecamatan di Kota Pangkalpinang telah disusun, namun belum dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RDTR karena bertepatan dengan proses peninjauan kembali RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
‎
‎Ke depan, penyusunan RDTR juga akan dilakukan secara bertahap untuk tiga kecamatan lainnya.
‎
‎”Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat saling bertukar informasi serta memberikan saran dan masukan dalam penyusunan RDTR dan KLHS RDTR WP Bukit Intan dan WP Pusat Kota Pangkalpinang,” tutupnya.
‎
‎Melalui penyusunan RDTR ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap penataan ruang wilayah dapat berjalan lebih terencana, memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang.
‎
‎
‎
‎
‎

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *