SinergiBabel.Id — Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah membuka kegiatan Sosialisasi Program KPR Sejahtera FLPP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sosialisasi digelar di ruang Betason Kantor Walikota Pangkalpinang, Jumat (23/10/26).
Plh Sekda Syarli Nopriansyah menyampaikan Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program tersebut disosialisasikan sebagai salah satu upaya membantu ASN dan pegawai pemerintah yang belum memiliki rumah agar dapat memperoleh hunian dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
“Tujuannya cuma satu. Jangan sampai ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak punya rumah. Ini peluang yang luar biasa,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepemilikan rumah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pegawai pemerintah. Menurutnya, rumah yang nyaman dapat memberikan ketenangan bagi keluarga sekaligus mendukung produktivitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Karena itu, ia berharap program KPR Sejahtera FLPP dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta pegawai lainnya yang memenuhi persyaratan.
Ia juga meminta peserta membagikan informasi program tersebut kepada rekan-rekan di kantor maupun lingkungan tempat tinggal, terutama mereka yang hingga kini belum mempunyai rumah sendiri.
“Setelah sosialisasi ini, apa yang didapat tolong juga dibagikan kepada rekan-rekan yang lain, terkhusus bagi kita yang belum memiliki rumah tinggal,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyinggung pilihan jangka waktu cicilan yang dapat ditanyakan lebih lanjut kepada tim sosialisasi dan pihak perbankan. Menurut informasi awal yang diterimanya, tenor pembiayaan dapat menjadi pertimbangan penting agar cicilan bulanan lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta.
Selain itu, ia berharap peningkatan jenjang karier pegawai nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan kemampuan pembayaran cicilan dan pelunasan rumah.
Ia menargetkan, pada akhir 2027, semakin banyak pegawai pemerintah di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang telah memiliki rumah melalui program tersebut.
“Mudah-mudahan akhir 2027 tidak ada lagi kita dengar bahwa PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu maupun ASN yang belum memiliki rumah,” pungkasnya.
