Sinergi Babel.Id — Ekonom Strategis Bank Danamon, Hosianna E. Situmorang, menekankan pentingnya semangat OKS (Optimisme, Komitmen, dan Bersinergi) dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2026.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar oleh Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Kamis (12/3/2026).
Menurut Hosianna, perekonomian global masih dibayangi sejumlah risiko besar, mulai dari dinamika politik internasional hingga ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu tantangan yang disoroti adalah potensi kebijakan perdagangan dari Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, yang kembali memimpin sejak 2025.
Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi AS berpotensi memicu perang dagang baru yang dapat berdampak pada perdagangan global.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan sepanjang 2025 hingga awal 2026. Jika pada awal 2025 rupiah berada di kisaran Rp16.200 per dolar AS, sempat melemah hingga Rp16.600 dan pada awal 2026 berada di sekitar Rp17.000 per dolar AS.
“Depresiasi rupiah memang memberikan keuntungan bagi sektor ekspor, tetapi menjadi tantangan bagi masyarakat yang bergantung pada barang impor, seperti consumer goods dan bahan baku energi,” ujarnya.
Selain faktor ekonomi global, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi perhatian serius. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak Februari 2025 berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi dunia.
Hosianna menyebut terdapat tiga risiko utama dari konflik tersebut, yakni potensi gangguan pasokan minyak global, tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah, serta meningkatnya inflasi akibat kenaikan harga energi.
Jika harga minyak dunia terus meningkat, pemerintah Indonesia berpotensi menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan fiskal, terutama terkait kebijakan subsidi BBM dan tarif listrik.
“Jika harga minyak tidak terkendali, pemerintah harus mengambil langkah penyesuaian agar defisit anggaran tidak melebar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung perubahan outlook obligasi pemerintah Indonesia oleh lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang menurunkan prospeknya dari stabil menjadi negatif.
Penurunan outlook tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah karena investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi risiko.
Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia saat ini tercatat sekitar 4,76 persen. Angka tersebut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya efek basis dari kebijakan diskon tarif listrik tahun lalu, kenaikan harga pangan seperti cabai, bawang dan ayam, serta meningkatnya minat masyarakat berinvestasi pada emas sebagai instrumen lindung nilai.
“Tren kenaikan harga emas dunia membuat masyarakat melihat emas sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan global, sejumlah indikator domestik menunjukkan sinyal positif. Pertumbuhan kredit mulai meningkat sejak akhir 2025.
Hal ini didorong oleh peningkatan belanja pemerintah serta kebijakan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia.
Saat ini, BI Rate berada di level 4,75 persen, sementara imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) berada di kisaran 5,2 persen, turun dari sebelumnya sekitar 7,2 persen.
“Dengan suku bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan bisnis,” katanya.
Optimisme ekonomi juga tercermin dari pertumbuhan sektor riil, khususnya industri otomotif dan konsumsi rumah tangga.
Penjualan sepeda motor pada Desember 2025 tercatat tumbuh sekitar 14 persen, sementara penjualan mobil meningkat lebih dari 3 persen.
Selain itu, likuiditas masyarakat juga dinilai semakin baik karena uang beredar lebih banyak berada di masyarakat dibandingkan tersimpan di perbankan. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi menjelang momentum libur Lebaran.
Khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama komoditas timah.
Namun demikian, pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui pembangunan smelter agar aktivitas pertambangan tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah.
“Investasi pada industri pengolahan akan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Selain sektor tambang, pariwisata juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Bangka Belitung dengan keunggulan pantai berpasir putih yang mampu bersaing dengan destinasi populer seperti Bali dan Lombok.
Hosianna menilai koordinasi kebijakan fiskal melalui peningkatan belanja pemerintah serta kebijakan moneter yang menjaga likuiditas menjadi kunci menjaga momentum ekonomi.
Dengan sinergi tersebut, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen pada 2026 dinilai masih realistis untuk dicapai.
“Strategi menghadapi ketidakpastian global adalah dengan menjaga optimisme, memperkuat komitmen kebijakan, serta meningkatkan sinergi antarinstansi,” pungkasnya.
