SinergiBabel.Id – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyoroti dugaan penyaluran solar subsidi bagi nelayan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak nelayan tidak menerima kuota BBM subsidi sesuai dengan hak yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Didit saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026). Ia mengungkapkan adanya laporan bahwa sejumlah nelayan hanya menerima sebagian kecil dari kuota subsidi yang seharusnya mereka peroleh.
“Subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang seharusnya mendapat 2.000 liter per bulan, tetapi hanya menerima 800 liter. Bayangkan, artinya hak mereka untuk mendapatkan subsidi ternyata tidak tepat sasaran,” ujar Didit.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Didit mengapresiasi respons cepat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta General Manager Pertamina yang hadir dalam pembahasan. Ia mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan penerima subsidi dalam waktu dua pekan, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Setelah proses pendataan rampung, DPRD akan kembali menggelar rapat guna membahas mekanisme penyaluran dan pengawasan BBM subsidi. Menurut Didit, pengawasan nantinya akan melibatkan unsur TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Setelah data ini didapat, kita akan undang kembali. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ini agar ada efek jera, karena ini hak subsidi rakyat,” katanya.
Didit menegaskan, subsidi BBM merupakan hak para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko tinggi saat melaut untuk mencari nafkah. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghentikan praktik-praktik yang dapat merugikan nelayan.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang seharusnya mereka terima tidak diberikan. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Babel bersama pemerintah daerah akan melakukan penataan ulang sistem penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran di seluruh wilayah Bangka Belitung. Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan nelayan yang disampaikan, termasuk melalui media sosial.
